JAKARTA- Maraknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan lemahnya komitmen pemimpin di Indonesia terhadap penegakan hukum di negara ini. Selain itu, elite politik di Indonesia juga tidak memihak pada rakyat kecil. Akibatnya jurang kesenjangan sosial semakin tinggi.

"Bahkan, ada orang yang mengatakan Indonesia Satu Negara dua bangsa. Dua bangsa itu adalah bangsa kaya dan miskin serta bangsa yang punya dan tidak punya," kata Ketua Umum Persaudaraan HMI Bursah Zarnubi saat acara Diskusi Kebangsaan Memperkokoh Komitmen Kebangsaan untuk Kesejahteraan Indonesia di Kompleks Liga Mas Indah, Perdatam Pancoran, Jakarta Minggu (9/3/2013).

Dikatakan Bursah, bangsa ini telah kehilangan rasa kebersamaan. “Bangsa ini kehilangan konsolidasi," kata Bursah.

Menurutnya, untuk memperbaiki kondisi bangsa diperlukan seorang pemimpin yang kuat dan berkomitmen penuh pada rakyat. Jika seorang pemimpin tidak punya jangkar yang kuat, maka dia akan mudah terombang ambing dalam arus politik. "Seharusnya seorang pemimpin ingin menjadikan bangsanya lebih baik," tutup Bursa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo menyatakan kondisi bangsa Indonesia saat ini berada dalam posisi yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

"Bisa kita katakan kondisi bangsa saat ini merupakan kondisi yang paling buruk, di tengah meningkatnya perekonomian Indonesia," kata Hary.

Hary mengungkapkan, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen. Tapi, dia menyayangkan komponen pertumbuhan itu bukan disebabkan sesuatu yang produktif, tapi konsumtif. Sehingga menurutnya, pertumbuhan ini tidak dinikmati masyarakat pada umumnya. "Angka kemiskinan secara formal ada kurang lebih 30 juta jiwa, namun di lapangan jumlah penduduk hampir miskin dan miskin mendekati 80 juta dari populasi nasional," ujar Hary.

Hary menuturkan tingginya angka kemiskinan disebabkan banyaknya aktivitas ekonomi yang unregistered, contohnya adalah tindakan korupsi. "Indonesia ini unik, bermasalah tapi ekonomi jalan terus," katanya.