SBY dan prabowo

JAKARTA- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, keduanya disebut-sebut membahas koalisi pada Pemilu 2014 mendatang.

Tapi, hal itu langsung dibantah Prabowo. "Kami bahas berbagai masalah, beliau (SBY) memberi suatu penjelasan tentang program pemerintah, kebijakan-kebijakan yang beliau telah ambil di berbagai bidang, terutama ekonomi, politik dan hubungan internasional," kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2013) sore.

Prabowo mengaku, dia sempat bertanya dan memberikan saran tertentu dalam berbagai hal kepada SBY. 

"Saya harus mengatakan bahwa overview yang beliau sampaikan adalah sangat komprehensif. Saya mendapat suatu gambaran yang sangat berarti bagi saya, dan juga beliau menyampaikan, beliau memberi penjelasan tersebut dalam rangka tugas beliau sebagai pimpinan negara juga untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh politik dari berbagai kalangan," ungkapnya.

Sebagai ketua HKTI, Prabowo juga memberikan masukan kepada SBY. Dia menilai  bahwa manajemen ekonomi kita harus dicukup baik.

"Anda tahu bahwa saya orang yang sering memberikan kritikan keras terhadap kebijakan-kebijakan tertentu. Dan Alhamdulillah pemerintah juga mendengarkan kritikan kami dan banyak penyesuaian sekarang ini," jelasnya.

mentri parpol elit

Menyusul penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilihan Umum (pemilu) 2014, ditetapkan hanya 10 parpol berhak mengikuti Pemilu 2014. Ketetapan ini secara langsung membawa dampak pada sejumlah partai politik (parpol) yang langsung memulai tahap rekrutmen bakal calon legislator. Hingga tiga bulan ke depan, para kader populer dari parpol tak lolos verifikasi yang berpotensi menjadi vote gater di daerah  berpindah parpol.

Kesiapan parpol untuk memenangkan kompetisi menampilkan kandidat terbaik dari masing-masing partai, diantaranya dari Golkar Abu Rizal Bakrie, demokrat diusungnya Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Jero Wacik, PDIP adanya  kader-kader muda seperti Maruarar Sirait, Pramono Anung, serta yang mewarisi kharisma politik keluarga Puan Maharani, dari PKS beberapa tokoh  senior seperti  Nur Mahmudi, Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, maupun Salim Segaf.

Bahkan dari kalangan non Partai seperi Fajrul Rahman dan Rizal Ramli pun disebut-sebut mempersipakan diri. Tak kalah menarik,  adanya Nasional Demokrat yang mengusung nama Surya Paloh. Pemberitaan berkaitan dengan Sri Mulyani, Dahlan Iskan dan Mahfud MD yang siap bersaing dengan kandidat lainnya ikut pula menghiasi media di negeri ini.

Daya magnet yang ditawarkan masing-masing kandidatpun beraneka ragam. Dari yang jauh sebelum ketetapan KPU terkait partainya yang baru seumur jagung sudah mengebu-gebu melakukan sosialisasi, ada yang sudah mendeklarasikan diri seperti Abu Rizal Bakrie. Dalam  Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah ditetapkan dirinya sebagai calon tunggal Presiden RI 2014.

Penulis akui, untuk meraih simpatik dari rakyat tidaklah mudah. Diperlukan perjuangan yang keras. Jalan terjalal diperparah dengan adanya  peningkatan jumlah pemilih yang naik signifikan, sekitar 20,4 juta pemilih dari Pemilu 2009.

Namun, sangat disayangkan mereka yang menjabat pejabat publik justru ikut-ikutan memanfaatkan peluang tersebut demi sebuah pencitraan. Di era media yang terbuka seperti sekarang, banyak tokoh politik yang mendesain sedemikian rupa setiap langkahnya agar—selain menjalankan tugas—juga bisa dilihat publik luas.

Tujuannya agar ke depannya ia akan berpeluang dipilih atau dipinang kekuatan politik. Tak ada tujuan lebih dari itu. Lihat berapa kali Dahlan Iskan mengamuk di tol, bandara, pelabuhan dan lain-lain.  Pada hal  kinerja BUMN tak lebih baik. Merujuk data dari hasil pemeriksaan semester I/2012, BPK  menyebutkan, terdapat 63 kasus yang terjadi di lingkungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun.

Dalam pernyataanya Ketua BPK Hadi Poernomo menyebutkan, Kasus tersebut antara lain kekurangan penerimaan yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 24 kasus senilai Rp 487,93 miliar.  Sisanya sebanyak 9.129 kasus dengan nilai sebesar Rp 3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistim pengendalian intern.

Pemberitaan terkait musibah yang menimpah salah satu mantan petinggi PLN ini saat mengendarai Ferari Listrik di kawasan Plaosan, Magetan, Jawa Timur Sabtu, 5 Januari 2013, dengan kondisi mobil rusak parah, menjadikan pertanyaan besar bagi penulis.

Kecelakaan ini dimuarai keberanian Dahlan yang terlalu berlebihan dengan mengendari mobil dala setatus uji coba tersebut. Dengan dalil demi riset dan pengembangan mobil listrik  ia bertekad mengujinya dengan menyetir sendiri hingga 1000 kilometer. Seyogyanya pengujian dilakukan di balai pengujian kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan. Selain itu,setiap kendaraan yang dipakai di jalan raya seharusnya telah melalui uji kelayakan oleh Kementerian Perhubungan. Tujuannya agar standarisasi produk dan uji produk teknologi otomotif tetap terjaga keabsahannya. Kenyataan ini diperparah dengan penggunaan plat yang ternyata palsu.

Diberitakan, sistem rem yang dimiliki mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik menyebabkan mobil berwarna merah seharga miliaran rupiah itu yang dikendarainya rusak berat. Pernyataan berbeda justru disampaikan pencipta Tucuxi Danet Suryatama kepada media. Dirinya memaparkan tindakan yang berlebihan pada pembongkaran dengan dalih penyempurnaan yang dilakukan oleh tim Dahlan Iskan yang dikomandoi keponakannya.

Dampaknya membawa perubahan system kendaraan mulai dari rem, dua airbag (pengemudi dan penumpang), power steering, battery system dan battery monitoring system serta lainnya.

Kisah lainnya sikap PKS selama ini yang membingungkan. Keberadaan PKS di barisan koalisi pun penulis pertanyakan, terkesan selama ini, PKS bagaikan partai oposisi yang berada didalam barisan partai koalisi. Alasan PKS, melakukan penolakan dan tidak sejalah dengan pemerintah menunjukan partai ini lebih mengutamakan pencitraan partainya dalam menarik simpatik dibandingkan harus mematuhi kesepakatan koalisi. Partai ini terkesan  hanya mencari kepentingan partai semata dengan melakukan pencitraan disetiap kebijakan pemerintah, tanpa memperdulikan kesepakatan yang ada di dalam koalisi itu sendiri.

Lihat juga bagaimana Mahfud MD yang doyan  melontarkan pernyataan, layaknya politisi, padahal ia ketua lembaga sakral seperti MK, setiap pernyataannya dapat menjadi kekuatan hukum. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi pernah menyampaikan keberatan atas pernyataan sikap ketua MK. Sudi sangat berkeberatan dan merasa terhina atas pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menuding  mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana.
Bahkan purnawirawan bintang tiga TNI ini, meminta Mahfud untuk menjelaskan pernyataan tersebut kepada dirinya dan Presiden, dengan disertai bukti-bukti dan keterangan lain yang mendukung.

Penulis akui, setelah bergulirnya angin reformasi yang ditandai dengan keterbukaan untuk mendapatkan informasi dan kebebasan berpendapat  menjadikan demokrasi dinegeri ini berjalan. Sangat disayangkan oleh penulis langkah yang ditempuh oleh mereka yang bernaung dibawah pemerintahan justru terkesan memilih caranya sendiri dalam meraih dukungan.
 
Realitas ini, justru membuat publik dibuat bingung dengan berbagai langkah tokoh dan parpol seperti di atas. Di negara maju, era sensasi sudah lewat. Digantikan pejabat yang mampu menghasilkan kebijakan tepat dan nyata, tanpa publikasi sensasional berlebih. Itu juga yang harus terjadi di sini. Sudah sepatutnya profesinalitas ditanamkan dalam diri masing-masing pejabat publik. Agar kinerja tetap terpelihara, rakyat tidak dijadikan komoditas kepentingan politik sesaat.

ical sambut tahun politik

Memasuki 2013 sebagai tahun politik, Badan Pengurus Harian DPP Golkar menggelar rapat untuk menghadapi perkembangan politik di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Rapat dipimpin Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie. Ical demikian biasa disapa, menginstruksikan agar seluruh kader Golkar melakukan komunikasi politik dengan segala elemen untuk mengharmonisasi dengan pihak luar.

"Perkembangan politik 2013 akan lebih dinamis. Suhu politik akan naik dengan ditandai gesekan politik yang makin meningkat sebagai pemanasan. Golkar harus mengembangkan komunikasi politik yang baik dengan segala segmen politik yang ada. Itu instruksi saya pada seluruh kader Golkar. Sehingga secara eksternal tercipta harmonisasi. Secara internal tercipta soliditas partai," ungkap calon presiden 2014 usai rapat, Rabu 16 Januari. 

Lanjut dia, Partai Golkar menyambut baik dengan penentuan nomor pemilu. Ical juga mengajak agar pesta demokrasi tidak diwarnai dengan intrik serta fitnah politik.

"Golkar mengajak kepada seluruh peserta untuk menyukseskan pemilu bersama, hindari intrik-intrik dan fitnah politik," katanya.

cagub dede yusuf

Calon Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf berharap agar segenap warga Nahdliyin mendukung dirinya dalam Pilkada Jawa Barat.

Tidak hanya warga Jawa Barat, Dede juga berharap agar segenap warga DKI Jakarta juga bersedia untuk memberikan dukungan kepadanya. Sebab, mayoritas masyarakat yang hari-harinya beraktifitas di DKI Jakarta berdomisili di Jawa Barat. Jika kerjasama antara Jakarta dan Jawa Barat berjalan lancar, maka masyarakatlah yang akan diuntungkan.

"30 persen masyarakat Jakarta itu tinggalnya di Jawa Barat. Depok, Bekasi, Bogor. Jadi kalau membangun Jawa Barat sinergi dengan DKI itu membantu dukungan kerja sama kebutuhan bahan pokok," ujarnya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Cagub yang diusung oleh Partai Demokrat ini menambahkan, dirinya memiliki kesamaan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Dede baik dirinya maupun Jokowi sama-sama warga Nahdliyin.

Bila Dede mampu memenangkan Pilkada Jawa Barat, maka kerja sama antara dirinya dengan Jokowi akan bisa berjalan dengan mudah. Bahkan Dede mengajak Jokowi untuk bersama-sama menangani permasalahan Banjir. "Kalau Gubernur DKI-nya warga NU, Gubernur Jawa Barat-nya NU, nanti kerja samanya menangani banjir ya tanam pohon sambil salawatan. Kan di NU ada program tanam pohon," tandasnya.

makanan jokowi

Gubernur DKI Joko Widodo menyempatkan diri makan di salah satu warung nasi yang berada di kawasan Masjid agung Sunda Kelapa saat mengunjungi pedagang kaki lima di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/1/2013). Pantauan Tribunnews.com di lokasi, menu makanan yang dimakan Jokowi pun tampak sederhana. Tak ada kesan mewah pada menu yang disantap orang nomor satu di DKI Jakarta ini. Tak ada tata cara 'table manner' yang biasanya dilakukan pejabat dalam menyantap hidangan di restoran atau hotel berbintang. Meja dan bangku yang diduduki Jokowi pun hanya terbuat dari kayu triplek biasa. "Pak Jokowi tadi cuma makan pakai orek tempe, telur dadar dan sayur toge," kata Hj Djunah Pemilik Warteg Barokah kepada Tribunnews.com di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu (13/1/2013). Usai makan, Jokowi pun langsung pergi untuk melanjutkan kebiasaan blusukannya ke berbagai wilayah ibukota. Rencananya Jokowi akan blusukan ke daerah Kebayoran. "Mau ke Kebayoran," kata Jokowi.

ruhut sitompul

Politisi nyentrik Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mendesak Gede Pasek Suardika melepas kursi Ketua Komisi III DPR RI, karena ditengarai terlibat kasus Hambalang.

"Tidak hanya ketua, tapi anggota Komisi III. Bila perlu mundur dari Partai Demokrat," tegas Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Menurut Ruhut, saat ini Pasek sudah disebut-sebut menikmati proyek Hambalang, sehingga sebaiknya mundur.

"Saya rasa KPK menemukan ada nama Pasek saat menggeledah rumah Munadi Herlambang, makanya kemarin diperiksa sebagai saksi. Munadi itu kan Seketaris Pasek waktu di DPP PD Bidang Pemuda dan Olahraga," terangnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini, menjelaskan siapapun yang sudah disebut Nazaruddin terlibat, harus legowo mundur. Baik itu Pasek ataupun Anas Urbaningrum. "Saya melihat kicauan Nazar itu benar," sambungnya.

Selain itu, Ruhut juga menjabarkan, alasan Pasek harus mundur, karena Komisi III masih mendapatkan kepercayaan masyarakat yang tinggi. "Kita menejaga citra komisi III, apalagi Komisi III adalah mitra kerja KPK," tutupnya.

partai gagal nyapres

Jakarta - Partai Gerindra harus berjuang keras meraih suara signifikan di Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Kalau tidak, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa gagal nyapres. Apakah Prabowo mau kembali menjadi cawapres seperti di Pilpres 2009 lalu?

"Saya kira memperberat peluang Pabowo jika suara Gerindra di bawah 7 persen dan syarat pencapresan masih 20 persen suara Pileg," kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Rabu (9/1/2013).

Peluang Prabowo nyapres hanya terbuka bila Gerindra berhasil mendapat suara signifikan, atau berhasil menggaet parpol kelas menengah untuk koalisi. Namun tren politik saat ini parpol tengah tak mau berspekulasi dan memilih merapat partai besar untuk menunggu jatah menteri.

"Karena peluang Prabowo Subianto hanya terbuka bila partai-partai menengah bisa dikumpulkan. Dengan kondisi sekarang, kemungkinan partai-partai menengah itu akan merapat ke partai besar," katanya.

Karena itu pencapresan Prabowo pada prinsipnya, menurut Qodari, sangat tergantung hasil Pileg Gerindra. Sementara persaingan Pemilu 2014, dengan masuknya Partai Nasional Demokrat (NasDem), menjadi semakin sengit.

"Akhirnya partai-partai menengah habis dan nasib Prabowo Subianto hanya akan seperti tahun 2009: gagal nyapres," prediksinya.

Saat dikonfirmasi terpisah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap optimismenya. Dia memahami persaingan menuju Pileg 2014 cukup berat, namun Gerindra akan bekerja keras menyukseskan pencapresan Prabowo. "Gerindra menang, Prabowo presidenlah," kata Muzani.

masalah hambalang

Gede Pasek Suardika Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin menuding mantan anggota Komisi X DPR dari FPD Gede Pasek Suardika terlibat urusan uang Hambalang. Pasek menampik tudingan ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Pasek yang kini menjabat Ketua Komisi III DPR. Pasek membantah semua tudingan Nazaruddin.

"Nggak benar omongan Nazaruddin. Dulu saya dibilang terima Rp 100 miliar terus Rp 25 miliar, sekarang berapa lagi? Cek saja rekening saya ada berapa, saya kan bukan pengusaha," kata Pasek saat berbincang dengan detikcom, Selasa (8/1/2013).

Pasek menuturkan Nazaruddin tak akan berhenti menyerang Partai Demokrat. "Karena dia jengkel saja setiap dia nyerang gagal terus," katanya.

Sebelumnya diberitakan M Nazaruddin menyakini Pasek yang mengurus uang panas proyek Hambalang. "Dia juga ketua yang membidangi olahraga di partai," sebut Nazar sebelum mengikuti persidangan sebagai saksi Neneng Sri Wahyuni di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Dia menyakini dalam posisi sebagai ketua bidang olah raga, maka pasti Gede Pasek Suardika terlibat. Penyidik KPK menurut dia sudah memiliki bukti peran mantan koleganya tersebut dalam proyek Hambalang. "Pasek ada terlibat dengan urusannya uang-uang Hambalang," tuturnya.

Suami Neneng ini kembali menyebut duit diduga hasil korupsi Hambalang digunakan Anas untuk pemenangan kursi Ketum PD dalam Kongres Mei 2010 lalu. "Anas kan habisnya di kongres Rp 130 miliar yang Rp 50 miliarnya dari Hambalang. Rp 50 miliar lagi tadi dibagi ke Menpora, Mirwan Amir, Pak Mukhayat dan Wafid. Setelah Hambalang kontrak ada pencairan. Nah inilah yang dibagi-dibagi ke temen-temen komisi X," papar Nazar.

CARA BLUSUKAN PAK SBY

CIANJUR - Setelah melakukan kunjungan kerja alias blusukan pak SBY ke Desa Tanjung Pasir, Tangerang, kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono blusukan ke Kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Presiden dan Ibu Ani menghadiri silaturahmi dengan masyarakat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di puncak Gunung Gede Pangrango diketinggian 1.650 mdpl.

Dalam kesempatan itu, Presiden secara simbolis memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar dengan rincian bantuan untuk kelompok ternak domba sebesar Rp500 juta, kelompok ternak kelinci Rp100 juta, Masjid Al-Baraqah Sarongge Girang Rp100 juta, Masjid Al-Falah Sarongge Tengah Rp100 juta, Green Radio Rp150 juta, Puskesmas Pembantu Ciputri Rp125 juta, dan TK. Tunas Kancana Rp100 juta.

"Terimalah itu sebagai rasa terima kasih saya untuk kembangkan lagi," kata Presiden dalam sambutanya, Selasa (8/1/2013).

Setelah melakukan dialog dengan warga, SBY dan Ibu Ani melakukan penanaman pohon Rasamala (Altingia Exelsa) dan Ki Hujan (Engelhardia Spicata).

SBY mengatakan bahwa kunjunganya ke sejumlah daerah dalam rangka melakukan evaluasi. "Saya tidak boleh hanya menerima laporan, saya harus turun langsung turun ke lapangan melihat apa yang ada di lapangan agar semua itu membawa manfaat yang nyata," tutur SBY.

Dalam acara tersebut hadir Mensesneg Sudi Silalahi, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Bhaltasar Kambuaya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Timur Pradopo.

Seperti yang diketahui pada 4 Januari lalu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi dermaga di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. SBY dan Ibu Ani juga sempat melihat-lihat ikan laut dengan berbagai jenis yang dilelang.

SBY tiba-tiba naik ke atas kursi kayu sehingga warga bisa melihat orang nomor satu itu. SBY juga menyempatkan berbincang dengan warga yang sudah menyemut mengelilinginya. SBY memberi bantuan sebesar Rp100 juta untuk para pedagang ikan.

rhoma irama

JAKARTA - Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) baru saja membuat MoU atau nota kesepakatan dengan Rhoma Irama yang membawahi Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan.rhoma irama akan mencalon sebagai presiden di tahun 2014.

"Meyambut dengan gembira, saya rasa bisa melaksankan MoU, supaya cepat terjadi, dan saya merasa bangga, ayahnya (Rhoma irama) juga pejuang Pancasila," ungkap Ketua MPR Taufiq Kiemas di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Hal ini, sambung dia, juga untuk meyakinkan bahwa musik dangdut sangat komit terhadap Pancasila. Menanggapi hal itu, Rhoma Irama pun berpendapat empat pilar kebangsaan, terutama Pancasila, bukanlah hal baru. Dalam beberapa lagunya Rhoma mengaku sudah memasukkan unsur-unsur empat pilar.

"Kami punya komitmen untuk sosialisasikan empat pilar kebangsaan ini. Musik dangdut, khususnya saya pribadi akan sangat komit untuk jadikan pancasila sebagai benteng. Kedatangan saya ke sini tidak dalam paksaan atau tendensi apapun, saya tulus untuk kerjasama dengan MPR untuk membangun bangsa. Saya akan klarifikasi bahwa Pancasila di PAMMI bukan hal yang baru," jelas Rhoma.

Rhoma irama menambahkan, pihaknya siap untuk mendukung semua program pemerintah. Dia pun berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik.

"Kita membuat komitmen untuk mendukung program pemerintah. Dengan ini kami juga mohon antara PAMMI dan MPR bisa membuat MoU. Sehingga kita bisa segera mengimplementasikan ini. Empat pilar ini juga merupakan cita-cita kami untuk tetap berorientasi pada pancasila dalam berkarya," pungkasnya.